Pengantar
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/ International Civil Aviation Organisation atau yang lebih dikenal dengan ICAO adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). ICAO lahir pada 4 April 1947 pada saat 26 negara penandatangan meratifikasi Konvensi Chicago 1944. Konvensi tersebut merupakan hasil Konferensi Penerbangan Sipil Internasional yang berlangsung di Chicago, Illinois, dari 1 November sampai 7 Desember 1944. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) diatur dalam Bagian Kedua Konvensi Chicago 1944 dari Pasal 43 sampai Pasal 66.
Maksud dan tujuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah untuk mengembangkan dasar-dasar dan teknik penerbangan internasional, dan membantu perencanaan dan pengembangan pengangkutan udara internasional. ICAO mempunyai tujuan utama yaitu:
ICAO menjadi Badan Khusus (Specialized Agency) PBB pada tanggal 13 Mei 1947. Karena ICAO menjadi Specialized Agency dari PBB, ICAO dilengkapi kekuasaan khusus. Berdasarkan Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, kekuasaan tersebut adalah: quasi-legislative (karena Majelis dapat memodifikasi Konvensi dan Persetujuan-Persetujuan), legal (berkenaan dengan putusan yang mengakhiri persengketaan antara peserta Konvensi); technical (peraturan standar penerbangan dan penerapan peraturan tersebut); administrative (manajemen dari dana-dana tertentu seperti membangun bandar udara dengan bantuan keuangan dari berbagai anggota yang menaruh perhatian); dan surveillance (atas dasar persamaan, dari angkutan udara internasional setiap negara dan memastikan bahwa tidak ada praktik diskriminasi di antara negara-negara peserta.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/ International Civil Aviation Organisation atau yang lebih dikenal dengan ICAO adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). ICAO lahir pada 4 April 1947 pada saat 26 negara penandatangan meratifikasi Konvensi Chicago 1944. Konvensi tersebut merupakan hasil Konferensi Penerbangan Sipil Internasional yang berlangsung di Chicago, Illinois, dari 1 November sampai 7 Desember 1944. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) diatur dalam Bagian Kedua Konvensi Chicago 1944 dari Pasal 43 sampai Pasal 66.
Maksud dan tujuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah untuk mengembangkan dasar-dasar dan teknik penerbangan internasional, dan membantu perencanaan dan pengembangan pengangkutan udara internasional. ICAO mempunyai tujuan utama yaitu:
- Mengembangkan prinsip-prinsip dasar teknik navigasi penerbangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan transportasi udara internasional yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban pertumbuhan penerbangan sipil internasional seluruh dunia;
- Menggalakan seni dan desain pesawat udara untuk maksud damai;
- Meningkatkan pertumbuhan jalur-jalur penerbangan, bandar udara-bandar udara, fasilitas navigasi penerbangan internasional;
- Memenuhi kebutuhan keselamatan, keteraturan, kelancaran, efisiensi, dan angkutan udara yang ekonomis bagi masyarakat dunia;
- Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar transportasi udara internasional;
- Menjamin bahwa hak-hak para negara anggota sepenuhnya dihormati dan setiap negara anggota memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk mengoperasikan perusahaan penerbangan internasional;
- Mencegah tindakan diskriminasi antar negara anggota ICAO; dan
- Meningkatkan keselamatan penerbangan dalam penerbangan internasional dan meningkatkan semua aspek-aspek penerbangan internasional.
ICAO menjadi Badan Khusus (Specialized Agency) PBB pada tanggal 13 Mei 1947. Karena ICAO menjadi Specialized Agency dari PBB, ICAO dilengkapi kekuasaan khusus. Berdasarkan Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, kekuasaan tersebut adalah: quasi-legislative (karena Majelis dapat memodifikasi Konvensi dan Persetujuan-Persetujuan), legal (berkenaan dengan putusan yang mengakhiri persengketaan antara peserta Konvensi); technical (peraturan standar penerbangan dan penerapan peraturan tersebut); administrative (manajemen dari dana-dana tertentu seperti membangun bandar udara dengan bantuan keuangan dari berbagai anggota yang menaruh perhatian); dan surveillance (atas dasar persamaan, dari angkutan udara internasional setiap negara dan memastikan bahwa tidak ada praktik diskriminasi di antara negara-negara peserta.
 |
| Kantor Pusat ICAO di Montreal, Kanada |
Berdasarkan Pasal 43 Konvensi Chicago 1944, ICAO tersusun dari sebuah Majelis (Assembly), sebuah Dewan (Council), dan badan-badan lain yang dianggap perlu.
1. Majelis (Assembly)
Menurut Pasal 48 Konvensi, Majelis mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun yang diselenggarakan oleh Dewan pada waktu dan tempat yang sesuai (cocok). Pertemuan luar biasa (extra ordinary meeting) Majelis dapat diadakan atas undangan Dewan atau atas permintaan paling sedikit seperlima jumlah anggota Konvensi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal ICAO. Semua anggota Konvensi memiliki hak yang sama untuk diwakili dan setiap negara memiliki satu suara. Fungsi Majelis diuraikan dalam Pasal 49 Konvensi, antara lain, berkewajiban meneliti laporan-laporan Dewan, memilih anggota yang akan duduk dalam Dewan, mengawasi anggaran Organisasi.
2. Dewan (Council)
Dewan (Council) merupakan organ permanen yang bertanggung jawab langsung kepada Majelis. Dewan (Council) terdiri dari 36 negara anggota ICAO yang dipilih oleh Majelis untuk masa tiga tahun. Dewan bertindak sebagai Komite Eksekutif ICAO.
Dewan (Council) ditugasi sejumlah kewajiban tentang masalah teknis, ekonomis, dan hukum. Untuk melaksanakan fungsi hukum, sejak tahun 1947 ICAO dibantu oleh sebuah Komite Hukum (Legal Committee) permanen. Di samping Legal Committee ini, ICAO juga memiliki komite-komite khusus sebagai berikut:
Dewan (Council) ditugasi sejumlah kewajiban tentang masalah teknis, ekonomis, dan hukum. Untuk melaksanakan fungsi hukum, sejak tahun 1947 ICAO dibantu oleh sebuah Komite Hukum (Legal Committee) permanen. Di samping Legal Committee ini, ICAO juga memiliki komite-komite khusus sebagai berikut:
- The Air Navigation Commission;
- The Air Transport Comiittee;
- The Committee on Joint Support of Air Navigation Services;
- The Finance Committee; and
- The Committee on Unlalwful Inteference with International Civil Aviation and its Facilities.
Dewan (Council) mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi mandatory dan fungsi permissive.
Sebagaimana disebutkan di atas, disamping fungsi yang bersifat mandatory tersebut, terdapat fungsi yang bersifat permissive, yaitu bilamana perlu Dewan (Council) mendelegasikan kepada Komisi Navigasi Penerbangan tugas-tugas tambahan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944; melakukan penelitian pada semua aspek transportasi udara dan navigasi penerbangan internasional yang sangat penting; menghubungi negara anggota dan tukar menukar informasi antar negara anggota mengenai transportasi udara dan navigasi penerbangan internasional; studi setiap masalah yang berkaitan dengan organisasi dan operasi transportasi udara internasional pada rute utama dan menyerahkan kepada sidang umum yang direncanakan; investigasi, atas permintaan negara anggota, setiap situasi hambatan yang muncul dalam perkembanga navigasi penerbangan internasional serta isu-isu penting yang ada.
3. Komite Hukum (Legal Committe)
Komite Hukum ICAO bertugas mempelajari dan menyiapkan rancangan (draft) Konvensi, yang akan diserahkan kepada Sidang Pleno Majelis untuk disahkan. Pada tahap berikutnya Konvensi tersebut harus disetujui oleh suatu Konferesi Diplomatik.
4. Komisi Navigasi Penerbangan (Air Navigation Commission)
Komisi Navigasi Penerbangan terdiri atas 15 anggota yang bertugas mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada Dewan (Council) untuk pengesahan dan modifikasi Annexes; membentuk Sub Teknik Komisi Navigasi Penerbangan dapat mewakili setiap negara anggota, bilamana perlu, terwakili dalam Subkomisi Navigasi Penerbangan, memberi nasihat kepada Dewan (Council) mengenai pengumpulan dan komunikasi dengan para negara anggota semua informasi yang diperlukan dan sangat bermanfaat bagi perkembangan navigasi penerbangan.
Komisi Navigasi Penerbangan mewakili unsur-unsur teknis dari ICAO. Berdasarkan Pasal 56 Konvensi, para anggota dari Komisi ini "shall have suitable qualifications and experience in the sience and practice of aeronautics". Komisi bertanggung jawab atas perancangan (drafting) dan perubahan Annex-Annex Konvensi (Pasal 57).
Fungsi ICAO
a. Fungsi Legislatif
ICAO mempunyai peran yang sangat penting dalam kapasitasnya sebagai badan pembuat peraturan penerbangan. Melalui Komite Hukum (Legal Committee), organisasi tersebut mempunyai tugas mempelajari dan menyiapkan konsep konvensi internasional yang kemudian diserahkan kepada sidang umum untuk memperoleh persetujuan. Berbagai naskah konsep konvensi internasional yang telah disiapkan Komite Hukum (Legal Committee) ICAO. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Jenewa 1948 (Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft), Konvensi Roma 1952 (Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface), dan lainnya.
b. Fungsi Yudisial
ICAO di samping mempunyai fungsi legislasi juga mempunyai fungsi yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 84 Konvensi Chicago 1944. Menurut pasal 84, “bilamana terdapat perbedaan pendapat antara dua atau lebih negara anggota organisasi berkenaan dengan penafsiran atau berlakunya Konvensi Chicago 1944 beserta Annexes-nya yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan negosiasi, maka wajib, atas permintaan para pihak yang bersengketa, diselesaikan oleh Dewan (Council)..”
Keanggotaan ICAO
a. Anggota Asli (Original Member)
Keanggotaan ICAO terdiri atas tiga macam yaitu anggota asli (original member), keanggotaan penerimaan berdasarkan penunundukan diri (adherence), dan penerimaan negara-negara lainnya. Keanggotaan asli dapat dilakukan oleh negara penanda tangan sebelum maupun sesudah konvensi berlaku dengan cara menyerahkan instrumen ratifikasi kepada pemerintah Amerika Serikat yang akan memberitahukan kepada negara-negara yang meratifikasi dan pengikutan.
b. Anggota Penerimaan
Keanggotaan berdasarkan penundukan diri (adherence) diatur dalam pasal 92 tersebut “semua negara anggota PBB atau anggota organisasi di bawah lingkungan PBB dan negara-negara netral Perang Dunia Kedua dapat menundukan diri (adhere).” Instrument penundukan diri ditujukan kepada pemerintah Amerikan Serikat dan akan berlaku tiga puluh hari terhitung sejak instrument ratifikasi diterima yang juga akan diberitahukan kepada semua negara anggota.
Selain keanggotaan berdasarkan ratifikasi dan adhere, keanggotan ICAO juga dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari organisasi perdamaian yang dibentuk dan memperoleh dukungan dari empat perlima sidang umum dan rekomendasi dari negara yang pada Perang Dunia Kedua diserang oleh negara yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.
Fungsi mandatory Dewan (Council) meliputi menyerahkan laporan kepada Majelis, melaksanakan sidang umum dan tugas serta fungsi yang ditetapkan
dalam Konvensi Chicago 1944; menentukan prosedur dan organisasinya;
menunjuk dan menetukan tugas Komite Angkutan Udara yang dipilih dari
wakil-wakil Dewan (Council) serta bertanggung jawab kepada Dewan (Council); membentuk Komite Navigasi Penerbangan beserta tugas yang dibebankan; administrasi keuangan; menentukan honorarium Presiden Dewan (Council); menunjuk petugas eksekutif yang akan diperbantukan pada Sekretaris Jenderal dan membeuat ketentuan-ketentuan untuk penunjukan personel yang diperlukan; meminta, mengumpulkan, memeriksa dan
mempublikasikan informasi mengenai perkembangan navigasi penerbangan
dan pelayanan transportasi udara internasional, termasuk informasi
mengenai biaya operasi dan terutama subsidi yang harus dibayar oleh
perubahan penerbangan dari masyarakat; melaporkan kepada negara anggota ICAO setiap terjadinya pelanggaran Konvensi Chicago 1944, kegagalan mematuhi rekomendasi yang ditentukan oleh Dewan (Council).
Sebagaimana disebutkan di atas, disamping fungsi yang bersifat mandatory tersebut, terdapat fungsi yang bersifat permissive, yaitu bilamana perlu Dewan (Council) mendelegasikan kepada Komisi Navigasi Penerbangan tugas-tugas tambahan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944; melakukan penelitian pada semua aspek transportasi udara dan navigasi penerbangan internasional yang sangat penting; menghubungi negara anggota dan tukar menukar informasi antar negara anggota mengenai transportasi udara dan navigasi penerbangan internasional; studi setiap masalah yang berkaitan dengan organisasi dan operasi transportasi udara internasional pada rute utama dan menyerahkan kepada sidang umum yang direncanakan; investigasi, atas permintaan negara anggota, setiap situasi hambatan yang muncul dalam perkembanga navigasi penerbangan internasional serta isu-isu penting yang ada.
3. Komite Hukum (Legal Committe)
Komite Hukum ICAO bertugas mempelajari dan menyiapkan rancangan (draft) Konvensi, yang akan diserahkan kepada Sidang Pleno Majelis untuk disahkan. Pada tahap berikutnya Konvensi tersebut harus disetujui oleh suatu Konferesi Diplomatik.
4. Komisi Navigasi Penerbangan (Air Navigation Commission)
Komisi Navigasi Penerbangan terdiri atas 15 anggota yang bertugas mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada Dewan (Council) untuk pengesahan dan modifikasi Annexes; membentuk Sub Teknik Komisi Navigasi Penerbangan dapat mewakili setiap negara anggota, bilamana perlu, terwakili dalam Subkomisi Navigasi Penerbangan, memberi nasihat kepada Dewan (Council) mengenai pengumpulan dan komunikasi dengan para negara anggota semua informasi yang diperlukan dan sangat bermanfaat bagi perkembangan navigasi penerbangan.
Komisi Navigasi Penerbangan mewakili unsur-unsur teknis dari ICAO. Berdasarkan Pasal 56 Konvensi, para anggota dari Komisi ini "shall have suitable qualifications and experience in the sience and practice of aeronautics". Komisi bertanggung jawab atas perancangan (drafting) dan perubahan Annex-Annex Konvensi (Pasal 57).
Fungsi ICAO
a. Fungsi Legislatif
ICAO mempunyai peran yang sangat penting dalam kapasitasnya sebagai badan pembuat peraturan penerbangan. Melalui Komite Hukum (Legal Committee), organisasi tersebut mempunyai tugas mempelajari dan menyiapkan konsep konvensi internasional yang kemudian diserahkan kepada sidang umum untuk memperoleh persetujuan. Berbagai naskah konsep konvensi internasional yang telah disiapkan Komite Hukum (Legal Committee) ICAO. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Jenewa 1948 (Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft), Konvensi Roma 1952 (Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface), dan lainnya.
b. Fungsi Yudisial
ICAO di samping mempunyai fungsi legislasi juga mempunyai fungsi yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 84 Konvensi Chicago 1944. Menurut pasal 84, “bilamana terdapat perbedaan pendapat antara dua atau lebih negara anggota organisasi berkenaan dengan penafsiran atau berlakunya Konvensi Chicago 1944 beserta Annexes-nya yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan negosiasi, maka wajib, atas permintaan para pihak yang bersengketa, diselesaikan oleh Dewan (Council)..”
Keanggotaan ICAO
a. Anggota Asli (Original Member)
Keanggotaan ICAO terdiri atas tiga macam yaitu anggota asli (original member), keanggotaan penerimaan berdasarkan penunundukan diri (adherence), dan penerimaan negara-negara lainnya. Keanggotaan asli dapat dilakukan oleh negara penanda tangan sebelum maupun sesudah konvensi berlaku dengan cara menyerahkan instrumen ratifikasi kepada pemerintah Amerika Serikat yang akan memberitahukan kepada negara-negara yang meratifikasi dan pengikutan.
b. Anggota Penerimaan
Keanggotaan berdasarkan penundukan diri (adherence) diatur dalam pasal 92 tersebut “semua negara anggota PBB atau anggota organisasi di bawah lingkungan PBB dan negara-negara netral Perang Dunia Kedua dapat menundukan diri (adhere).” Instrument penundukan diri ditujukan kepada pemerintah Amerikan Serikat dan akan berlaku tiga puluh hari terhitung sejak instrument ratifikasi diterima yang juga akan diberitahukan kepada semua negara anggota.
Selain keanggotaan berdasarkan ratifikasi dan adhere, keanggotan ICAO juga dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari organisasi perdamaian yang dibentuk dan memperoleh dukungan dari empat perlima sidang umum dan rekomendasi dari negara yang pada Perang Dunia Kedua diserang oleh negara yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.
REFERENSI
E. Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Buku I Hukum Udara, Bandung: PT. Alumni, 2014.
K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Penerbangan_Sipil_Internasional>, diakses 7 Oktober 2016.
Bab II Tinjauan Penerbangan Sipil Internasional, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVt4-N1fnPAhXMso8KHdpBAncQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ferepo.unud.ac.id%2F11741%2F3%2F1f26b83044da8323a6fbbb5171067ba8.pdf&usg=AFQjCNGpH_N4GxX_gY5AdDbS57iT6eNxUA&sig2=6XEsCmhKFwL-QsvQ_2wI_w&bvm=bv.136811127,d.cGc>, diakses 7 Oktober 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar